Universitas Khusus Orang Melayu di Malaysia

Beritanya agak lama sih (Agustus tahun kemarin), tapi…wow, saya agak terkejut juga ketika mengetahuinya barusan. Rupanya ada Universitas di Malaysia yang khusus orang Melayu, dan banyak pihak (termasuk mahasiswanya) protes ketika ada rencana dari pemerintah setempat untuk membuka 10 persen kursi di sana bagi mahasiswa dari ras lain.

Wait…what?! Amerika yang lumayan berdarah-darah sejarah rasialismenya saja justru mendukung integrasi/pembauran antar-ras; orang-orang kulit berwarna didukung lebih untuk masuk ke universitas, sekolah, atau bidang pekerjaan yang dulunya didominasi orang-orang kulit putih. Dan kalau melihat kondisi di sana saat ini, rasanya kebijakan itu cukup efektif.

Lha di Malaysia?

Entah apakah mereka punya program affirmative action atau tidak, tapi membuat sebuah universitas* khusus orang Melayu rasanya terdengar seperti kebijakan yang rasis dan diskriminatif, baik bagi orang melayu itu sendiri maupun etnis-etnis minoritas. Keterpisahan yang dipaksakan (dan dilegalkan) semacam itu hanya akan menjadi bensin bagi percik-percik konflik antar-etnis.

Coba bayangkan apa jadinya kalau di Indonesia ada sekolah atau universitas khusus orang Jawa atau khusus orang Batak?

*=seingat saya, di Malaysia juga jamak kan sekolah-sekolah dasar-menengah yang berbasis ras?

clipped from www.tehrantimes.com The chief minister of Selangor state, where the Universiti Teknologi Mara is located, triggered an uproar when he suggested on Sunday that the institution could offer 10 percent of its places to other races. Selangor’s chief minister, Abdul Khalid Ibrahim, reportedly said the move to include other races and foreigners into the university would allow students there to gain more exposure and be friendlier to people of other races. Abdul Khalid’s remarks triggered a protest by 5,000 students from the university who took to the streets Tuesday and marched to the chief minister’s office, waving placards saying, “”Do not seize our rights,”" and “”Save UITM.”" UITM vice-chancellor Ibrahim Abu Shah said the public university was reserved for bumiputras as a majority of students in leading fields of study in higher-learning institutions in Malaysia were non-Malays. Ibrahim said he found it “”weird”" that the chief minister, being a Malay leader himself, should have made the suggestion.